AGUS JOKO PRAMONO - AN OVERVIEW

agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

During his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation from the SDGs.

"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.

Additionally, he has participated in a lot of Intercontinental workshops and programs and it has contributed for a speaker in Intercontinental message boards, like the United Nations meetings on SDGs and in the INTOSAI Congress.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

The next articles or blog posts are merged in Scholar. Their blended citations are counted just for the primary article.

Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.

Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas individual, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

“It is because the typical from the condition’s losses have to be real and definite by measuring the standardization approach and evaluating the suitable conventional. Therefore, we simply cannot full These that aren't but stipulated in the law or in any present restrictions,” he remarked.

I feel, ultimately, I take pleasure in the many voices which are listened to in the IDI method of SAI strengthening and SAI good results and I look for to hear these Views being an click here IDI Board member."  

Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di spot luar gedung.

The condition’s losses calculated by the BPK should be true and definite, for instance asset reduction, dollars, or state’s securities, he famous, incorporating the board didn't calculate the point out’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.

Report this page